Selamat Datang di Klinik Akuntabilitas Gampong Aceh 

     Program    pemerintah    “ membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah  dan  desa dalam kerangka negara kesatuan”,     merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan nawacita ke-3 Jokowi – JK. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan perwujudan langkah kongkrit rencana pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, pajak dan retribusi daerah, Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten/Kota) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

      Dengan       bertambahnya kucuran   dana       desa dari pemerintah pusat,  maka  semakin besar dana yang      harus dikelola oleh desa   yang tentu saja  menuntut pengelolaannya secara transparan dan akuntabel. Kondisi ini memerlukan program pengawalan baik dalam bentuk pengawasan maupun pembinaan. Salah satu tugas Perwakilan BPKP Aceh adalah melakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi dana desa. Amanah tersebut didasarkan pada :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pasal 49 ayat 2 huruf (c), BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan lain berdasarkan penugasan   Presiden.
  2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Pasal 3 huruf (b), BPKP dalam melaksanakan tugasnya selain menjalankan fungsi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, juga menjalankan fungsi pengawasan lainnya atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan maupun pengeluaran negara/daerah.
  3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan SPI dan kendala penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat butir g, Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap penerapan  SPI dan sintem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi dan menagkal korupsi.
  4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP pasal 3 huruf c, Perwakilan BPKP bertugas "melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah.
  5. Direktif Presiden dalam RAKORNASWAS Intern 13 Mei 2015, "BPKP diinstruksikan mencari metode untuk melakukan pengawasan anggaran desa yang setiap tahun akan membengkak
  6. Direktif Presiden dalam Rapat Kordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2009, Presiden meminta Dana Desa dapat lebih dioptimalkan lagi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kondisi  tersebut memerlukan inovasi untuk menciptakan metode pengawasan dan pembinaan yang efektif. Harapan kami dengan "Klinik Akuntabilitas Gampong Aceh" dapat menginisiasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara elektronik berbasis teknologi informasi (Web Base). Sehingga pengawasan dan pembinaan dapat menjangkau seluruh gampong di Aceh serta dapat meningkatkan Kapabilitas Aparat Desa/Gampong.

Salam Sukses ........ !

Kepala Perwakilan BPKP Aceh

Ikhwan Mulyawan

                                MENU KONSULTASI   
                                                 
       Undang-Undang Desa/Gampong

Tata Kelola Keuangan Desa/Gampong

Aplikasi Siskeudes
Badan Usaha Milik Desa/Gampong
Anti Korupsi


    Abaikan berita situs

    Berita Situs

    Gambar dari Admin BPKP Aceh
    WORKSHOP PERAN PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA AKSELERASI IMPLEMENTASI SPIP UNTUK MEWUJUDKAN SPIP GOOD AND CLEAN GOVERNMENT DAN LAUNCHING KLINIK AKUNTABILITAS GAMPONG ACEH
    by Admin BPKP Aceh - Selasa, 29 Oktober 2019, 19:21
     


    Banda Aceh, 23 Oktober 2019, Bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Perwakilan BPKP Aceh diselenggarakan kegiatan Workshop, Peran Pimpinan Daerah Dalam Rangka Akselerasi Implementasi SPIP  Untuk Mewujudkan SPIP Good And Clean Government dan Launching  Aplikasi Klinik Akuntabilitas Gampong Aceh.

    Pembukaan Workshop Oleh Deputi PPKD, Dadang Kurnia, Ak, MBA.  Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes serta Bupati/Walikota dan Inspektur Kabupaten/Kota se wilayah Aceh.



     
    Gambar dari Admin BPKP Aceh
    Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020
    by Admin BPKP Aceh - Selasa, 29 Oktober 2019, 15:53
     

    Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), ...

    Read the rest of this topic
    (340 kata)
     
    Gambar dari Admin BPKP Aceh
    Fantastis! Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jadi Rp 856 T di 2020
    by Admin BPKP Aceh - Selasa, 29 Oktober 2019, 15:45
     

    Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 856,95 triliun pada 2020. Keputusan tersebut setelah rapat kerja (raker) dengan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2020 tercatat naik Rp 30,18 ...

    Read the rest of this topic
    (335 kata)
     
    Gambar dari Admin BPKP Aceh
    Pemerintah akan Ubah Arah Pemanfaatan Dana Desa di 2020
    by Admin BPKP Aceh - Selasa, 29 Oktober 2019, 15:41
     

    Pemerintah akan mengubah arah penggunaan Dana Desa. Jika selama ini dana tersebut digunakan untuk untuk pemenuhan pembangunan proyek infrastruktur, tahun depan alokasi akan banyak digunakan untuk pengembangan desa wisata.

    Perubahan tersebut dilakukan untuk melanjutkan pembangunan agar lebih ...

    Read the rest of this topic
    (370 kata)